Pelanggaran Pembuangan Lumpur dan Pembabatan Mangrove Diluar Amdal, BALHI : Harus Ada Konsekuensinya

ayuamalia, 18 Sep 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Banten - Banten Antisipator Lingkungan Hidup Indonesia (BALHI), melakukan audiensi terhadap pembangunan petro kimia terintegrasi PT.Lotte Chemical Indonesia (LCI) yang di fasilitasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) provinsi Banten, di ruang rapat DLHK prov Banten, Selasa 17/08/2019.

Turut hadir dalam audiensi, kepala dinas DLHK provinsi Banten, management PT.LCI dan Ketua umum BALHI Foundation serta Tim Kuasa Hukum Indonesia Muda.

Dalam acara audiensi ini, pemaparan persoalan di awali oleh Husni, kepala DLHK provinsi Banten.

Husni mengatakan bahwa  kegiatan ini merupakan diskusi terkait dua hal yang di anggap menjadi persoalan di masyarakat.

"Kita akan diskusikan tentang penebangan dan keberadaan pohon mangroove serta tentang kegiatan pembuangan lumpur yang dilakukan PT. LCI saja untuk saat ini", ucap Husni

Selanjutnya, Marjiono management PT. LCI yang mendapatkan mandat dari Presiden direktur (Mr. kim) selaku penanggungjawab keabsahan dan kebenaran Dokumen Amdal dan RKL-UPL menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. LCI sudah sesuai dengan dokumen dan arahan dari dinas terkait.


Menurut Martin, Direktur Pengawasan Industri dan Limbah B3 Balhi Foundation menerangkan bahwa kegiatan pembabatan pohon mangrove tidak sesuai dengan pernyataan pihak Lotte di dalam notulensi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) kota Cilegon, yang di mana menyatakan akan mempertahankan keberadaan pohon mangrove. Dan soal pembuangan lumpur menurut Martin tidak ada dalam Dokumen Amdal.

"Silahkan kita lihat bersama dan cari bersama, adakah kegiatan pembuangan lumpur di Dokumen Amdal. Kita selama ini tidak melihat adanya kegiatan tersebut dalam dokumen", tegas Martin.

Sedangkan menurut Hery A. Sukri, ketua Balhi Foundation, "proyek pembangunan yang dianggap dan diakui sebelumnya oleh Edi Kabid LH Provinsi Banten yang mengatakan bahwa pembuangan lumpur keluar dan tidak dibahas dalam Dokumen Amdal dan RKL RPL lingkungan hidup tentunya ada konsekuensinya, kan di surat pernyataan ada dan menyebutkan secara langsung bahwa pemrakarsa bertanggung jawab kebenaran dokumen dan akan melaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam dokumen tersebut. Nah jika ada konsekuensinya, kita pertanyakan apakah dirubah, diperingatkan dan atau mungkin dicabut izin lingkungannya Itu kembali kepada KPA komisi penilai AMDAL dan pemrakarsa agar bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati awal."

Hingga audiensi berakhir pihak DLHK dan manajemen PT. LCI tidak bisa menunjukkan secara spesifik kegiatan pembuangan lumpur di Dokumen Amdal. (Ayu)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu